Morowali, Hariannet.co.id— Peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi pada 24 Maret 2026 di kawasan operasional tambang memicu sorotan serius dari Gerakan Revolusi Demokratik (GRD). Insiden tersebut mengakibatkan satu pekerja asal Desa Bete-Bete meninggal dunia.
Kejadian berlangsung di area IUP PT HM yang bermitra dengan PT FMI, dengan pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor PT IHG. GRD menilai insiden ini sebagai indikasi lemahnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lapangan.
Perwakilan GRD, Sahril, menyampaikan bahwa meskipun telah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan keluarga korban, hal tersebut tidak serta-merta menyelesaikan akar persoalan.
“Penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menghentikan proses penegakan hukum. Harus ada pengusutan menyeluruh terhadap penerapan K3,” tegasnya.
Menurutnya, dugaan kelalaian terlihat dari lemahnya pengawasan, minimnya respons terhadap potensi bahaya, serta tidak optimalnya penerapan prosedur keselamatan kerja.
Sahril juga menekankan bahwa kewajiban penerapan K3 telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
GRD mendesak aparat berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan terbuka kepada publik, guna memastikan adanya akuntabilitas serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Selain itu, mereka juga menegaskan bahwa apabila terbukti terjadi kelalaian dalam penerapan K3, maka sanksi tegas harus diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap praktik keselamatan kerja di sektor industri, khususnya di Kabupaten Morowali, mengingat pentingnya perlindungan terhadap keselamatan dan nyawa para pekerja.
Erni
