Morowali, Hariannet.co.id– Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, memimpin Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Morowali yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Kamis (1/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki, Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, S.I.K., Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar, Kaban Kesbangpol sekaligus Wakil Ketua Sekretariat Forkopimda Muh. Rizal Baduddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Morowali Marwia, Asisten Pemerintahan dan Kesra Tahir, Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana, Komandan Pos TNI AL Kabupaten Morowali Kapten Laut (P) Sudjito, Kajari Morowali Nurdin, S.H., M.H., serta jajaran Kesbangpol Morowali.
Wakil Bupati Iriane Iliyas dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa rapat tersebut digelar sebagai bagian dari penguatan koordinasi antarunsur pimpinan daerah dalam menyamakan persepsi, memperkuat sinergi serta melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), konflik sosial, maupun persoalan strategis lainnya.
Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas Morowali sebagai salah satu kawasan industri strategis nasional.
“Tujuannya adalah menyamakan persepsi, memperkuat sinergi dan melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan kamtibmas, konflik sosial serta berbagai permasalahan daerah lainnya,” ujar Iriane.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Ketua DPRD Morowali Herdiyanto Marzuki menyampaikan sejumlah isu strategis daerah, termasuk perkembangan pembentukan Pengadilan Negeri Morowali yang telah mendapat persetujuan dan direncanakan diresmikan secara simbolis pada 5 Oktober 2026, sementara operasionalnya masih menunggu dukungan anggaran perubahan.
Ia juga mendorong Bagian Hukum menelusuri regulasi terkait potensi penerimaan daerah dari aktivitas pelayaran kapal yang berdampak terhadap kondisi jalan dan lingkungan,
Kapolres Morowali AKBP Reza Khomeni, S.I.K., menyampaikan bahwa situasi kamtibmas secara umum masih kondusif.
Namun, kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi salah satu perhatian, terutama terkait parkir liar di sekitar kawasan perusahaan yang dinilai berpotensi memicu kemacetan dan pungutan liar.
Untuk itu, diusulkan penyediaan kantong parkir resmi di dalam kawasan perusahaan. Kapolres juga menyampaikan bahwa isu debu batubara dari PLTU IMIP kembali mencuat dan berpotensi memicu aksi masyarakat, di samping meningkatnya perhatian terhadap kasus judi daring dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Kepala BNN Kabupaten Morowali Ricky Lesmana menegaskan bahwa peredaran gelap narkotika jenis sabu masih menjadi perhatian, terutama karena menyasar pekerja industri dan generasi muda. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan langkah pencegahan yang dilakukan secara terpadu melalui penguatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), baik di lingkungan perusahaan maupun satuan pendidikan.
Sementara itu, Kasdim 1311 Morowali Mayor Inf Muhar menyampaikan perkembangan rencana kegiatan Festival dan Mujizat PGPI Morowali yang disebut menimbulkan keresahan sebagian tokoh agama dan masyarakat.
Olehnya perlu adanya rekomendasi dari Forkopimda agar kegiatan dilaksanakan di lingkungan gereja secara terbatas bagi jemaat untuk mengantisipasi potensi gesekan, sementara keputusan izin keramaian masih menunggu pihak Kepolisian.
Dari unsur TNI AL, Komandan Pos TNI AL Kabupaten Morowali Kapten Laut (P) Sudjito melaporkan tingginya aktivitas lalu lintas laut, dengan estimasi 700–800 kapal induk dan sekitar 600 tongkang setiap bulan, di tengah keterbatasan personel pengamanan.
Saat ini, sebanyak 30 personel Satgas dari Surabaya telah diperbantukan untuk mendukung pengamanan pelabuhan terpadu bersama unsur TNI AL, Polri, KUPP, Bea Cukai, Karantina dan Kejaksaan.
Ia juga menyoroti praktik bom ikan serta kerusakan terumbu karang dan mangrove yang memerlukan penguatan regulasi dan operasi gabungan bersama Polair.
Sementara itu, Kajari Morowali Nurdin, menyampaikan dukungan aspek hukum terhadap penataan parkir kawasan perusahaan sesuai ketentuan retribusi serta menjelaskan bahwa mediasi ganti rugi debu batubara belum mencapai kesepakatan.
Adapun Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Marwia melaporkan kondisi kerukunan umat beragama secara umum tetap kondusif, termasuk di tengah keberadaan puluhan ribu pekerja asing, dengan deteksi dini radikalisme dilakukan melalui penyuluh lintas agama.
Dari hasil rapat, Forkopimda sepakat memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpimpinan untuk menjaga kondusivitas daerah. Sejumlah rekomendasi juga disepakati, antara lain tindak lanjut mediasi persoalan debu batubara, kajian regulasi parkir kawasan industri, tarif ojek daring dan retribusi kepelabuhanan melalui koordinasi dengan kementerian terkait, penguatan personel dan rencana pembangunan Pangkalan TNI AL, operasi pemberantasan bom ikan serta perlindungan ekosistem laut, dan penguatan sinergi pemberantasan judi daring serta narkotika melalui BNN Kabupaten Morowali, Polres Morowali dan pembinaan ASN.
Erni
