Morowali, Hariannet.co.id– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) Kabupaten Morowali, Asep Haerudin, menegaskan bahwa penerapan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah harus melalui analisis matang sebelum diputuskan. Hal ini menyusul adanya surat edaran dari pemerintah pusat yang mendorong kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Asep menjelaskan, tujuan utama WFH adalah untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan air. Namun demikian, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan tanpa melihat kondisi riil di daerah. Menurutnya, Pemkab Morowali perlu memastikan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi yang diharapkan. Hal ini dikatakannya usai mengikuti rapat koordinasi tindak lanjut persiapan pelaksanaan WFH/WFO di Ruang Kerja Sekda, Kamis (16/4/26).
Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) akan melakukan analisis terkait kebutuhan penerapan WFH. Asep mencontohkan, dari sekitar enam ribu pegawai, hanya dua ribu yang berpotensi menjalankan WFH, sementara empat ribu lainnya tetap harus bekerja di kantor. Kondisi ini dinilai belum tentu memberikan dampak efisiensi yang optimal.
Selain itu, faktor budaya kerja dan karakteristik masyarakat Morowali juga menjadi pertimbangan penting. Asep menyebutkan bahwa masyarakat setempat masih cenderung mengutamakan pelayanan secara tatap muka (face to face), berbeda dengan daerah lain yang sudah mengandalkan sistem digital. Hal ini membuat pelayanan publik secara langsung masih sangat dibutuhkan.
Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa penerapan WFH harus didukung oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi, termasuk sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola oleh Diskominfo. Selain itu, sistem presensi online juga harus dipastikan dapat berjalan di seluruh wilayah Morowali, yang saat ini masih menghadapi kendala jaringan di beberapa daerah. Jika hasil analisis menunjukkan WFH tidak efektif, maka Pemkab Morowali akan tetap melaksanakan Work From Office (WFO) secara penuh.
Sumber : morowalikab.go.id
(Erni)
