Morowali- Hariannet.co.id- Ketua Asosiasi Pengusaha jasa tenaga kerja (APJAKER) Kabupaten Morowali, Iswanto, menyatakan bahwa permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Morowali tidak mendapatkan respon yang jelas dari Ketua DPRD, Herdianto.
Hal ini menyebabkan “kekecewaan bagi para kontraktor lokal yang tergabung dalam APJAKER,” kata Iswanto, Kamis(20/03/2025)
Menurut Iswanto, Ketua DPRD diduga menganggap persoalan APJAKER sebagai business to business, sehingga tidak ada keberpihakan kepada perusahaan kontraktor lokal. Padahal, para kontraktor lokal hanya meminta dukungan sebagai perusahaan lokal.
APJAKER telah mengusulkan Pemerintah Daerah membentuk tim satgas penertiban dan pengawasan perusahaan kontraktor asing dan kontraktor PMDN lokal. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang.
Para kontraktor lokal mengalami beberapa masalah yang belum ada titik terang penyelesaiannya, antara lain:
1.Ketidakjelasan Konsep, Mekanisme dan Teknis Penerapan BUS: yang akan kembali berlaku pada 1 April 2025.
2.Ketidakpatuhan Perusahaan Asing: terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3.Sistem Rekrutmen yang Tidak Sesuai: dengan undang-undang ketenagakerjaan.
4.Jam Kerja yang Melebihi Ketentuan: undang-undang ketenagakerjaan.
5.Penempatan Posisi Kerja yang Berubah-Ubah: berdampak pada perubahan gaji pekerja.
6.Nilai Kontrak yang Tidak Mempertimbangkan Hak-Hak Pekerja: operasional perusahaan dan keuntungan perusahaan lokal.
7.Persaingan Bisnis yang Tidak Sehat: antar perusahaan kontraktor lokal.
8.Keterlambatan Pembayaran Invoice: dapat menyebabkan pembayaran gaji para pekerja terlambat.
9.Sanksi Denda yang Semaena-Mena: oleh pihak perusahaan asing.
10.Ketentuan Kontrak yang Diatur oleh Perusahaan Kontraktor Asing: sepenuhnya.
(Erni)
