Morowali, Hariannet.co.id- Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Menurutnya, diperlukan peran bersama antara pemerintah, DPRD, pihak industri, dan masyarakat untuk menuntaskan persoalan ini.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (8/8). Dalam kunjungan itu, Iksan didampingi jajaran DPRD Morowali, perwakilan instansi terkait, dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Sampah itu tidak dikerjakan pemerintah secara utuh, tapi harus dilakukan secara bersama. Kehadiran DPRD dan jajaran instansi hari ini adalah bentuk nyata peran bersama,” ujarnya.
Iksan juga mengutip prinsip polluter pays yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, bahwa siapa pun yang membuang sampah bertanggung jawab atas sampahnya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Morowali tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Tahun ini kita pastikan Pemkab punya tempat sendiri untuk mengurus sampah. Tidak boleh berharap terus pada pihak lain,” tegasnya.
Menurut Iksan, masyarakat juga memegang peranan penting, terutama dalam meningkatkan kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah. Ia menilai sistem pemilahan organik dan non-organik yang diterapkan di Banyumas bisa menjadi contoh baik bagi Morowali, khususnya di kawasan industri Bahodopi.
Melihat langsung proses pengolahan sampah di TPST Banyumas yang telah direkomendasikan secara nasional, Iksan mengaku banyak belajar.
“Saya pikir ini adalah terobosan baru untuk menghitung dan menyesuaikan seberapa persen dari sistem ini yang bisa kita terapkan di Morowali. Ini kolaborasi yang benar-benar kita tinjau di kunjungan hari ini untuk menjadi pembanding atau ilmu apa saja yang bisa dipakai untuk daerah kita,” pungkasnya.
Erni
