Morowali, Hariannet.co.id– Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menyatakan akan mengkaji tuntutan yang disampaikan Gerakan Masyarakat Pu’ungkoili Peduli Desa Inspiratif (Gempar). Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima perwakilan massa aksi di Aula Lantai Satu Kantor Bupati Morowali, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yusman menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan diterima dan dikaji secara komprehensif, baik dari sisi hukum maupun aspek lainnya. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan waktu untuk melakukan telaah mendalam guna menemukan solusi terbaik atas persoalan yang terjadi di Desa Pu’ungkoilu.
Ia menjelaskan, proses kajian akan melibatkan tim terkait, termasuk pihak kepolisian, agar setiap poin tuntutan dapat dibedah secara objektif. Hasil dari kajian tersebut nantinya akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah daerah.
Selain itu, Yusman juga menyampaikan rencananya untuk berkoordinasi dengan Bupati Morowali guna melaporkan seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mencari jalan keluar yang adil dan dapat diterima semua pihak.
Adapun tuntutan yang disampaikan Gempar meliputi permintaan pengkajian ulang terhadap surat penonaktifan perangkat desa, pencabutan permohonan pengunduran diri Kepala Desa Pu’ungkoilu, serta peninjauan petisi 509 warga yang menolak pemberhentian kepala desa. Selain itu, mereka juga menyoroti surat pernyataan pengunduran diri perangkat desa, mempertimbangkan rekam jejak kepala desa sejak 2019, serta mendesak pemerintah daerah bersama kepolisian segera mengambil langkah penyelesaian konflik secara adil dan demokratis.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Morowali, Afridin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Abdul Malik Hafid bersama jajaran, serta unsur dari Polres Morowali yang ikut mendampingi jalannya dialog antara pemerintah daerah dan perwakilan massa aksi guna memastikan proses penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan kondusif.
Sumber : morowalikab.go.id
( Erni)
