Morowali, Hariannet.co.id– Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, memimpin rapat evaluasi antara pimpinan dan jajaran pelaksana program yang tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Aula Lantai II Kantor Bupati Morowali, Senin (28/9/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat yang dimoderatori Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Afridin, turut dihadiri Wakil Bupati Morowali Iriane Iliyas, Sekretaris Daerah Morowali Yusman Mahbub, Staf Ahli Bambang S. Soerojo, serta sejumlah kepala OPD, sekretaris, dan kepala subbagian program masing-masing OPD.
Dalam arahannya, Bupati Iksan menegaskan bahwa evaluasi tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung berbagai persoalan yang terjadi dalam penerjemahan kebijakan dan program dari tingkat pimpinan hingga jajaran pelaksana. “Pertemuan hari ini adalah rapat evaluasi lapangan. Kita ingin melihat apakah tekanan program tidak tersampaikan dari atas ke bawah, atau justru ada persoalan dalam menerjemahkan keinginan pimpinan,” ujar Iksan.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab terhadap visi, misi, dan program Pemerintah Kabupaten Morowali tidak hanya berada pada kepala OPD atau pejabat eselon II, tetapi juga menjadi tanggung jawab sekretaris, kepala bidang, hingga kasubag program sebagai bagian penting dalam menjalankan roda organisasi.
Menurut Bupati, terputusnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran terkait memperkuat koordinasi dan berdiskusi dalam menyusun program pelayanan masyarakat, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah, seperti kesehatan, pemerintahan desa, sosial, pertanian, pendidikan, perikanan, serta pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ia juga menekankan pentingnya validitas data dalam penanganan kemiskinan dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran, berkeadilan, serta tidak dipengaruhi kepentingan kelompok, kedekatan maupun hubungan keluarga. “Kalau kita berbicara maju, maka kita harus adil. Keadilan akan kita munculkan dalam sebuah pendataan yang baik,” tegasnya.
Iksan juga meminta agar data penerima program, termasuk dalam penanganan kemiskinan dan bantuan perumahan, dikolaborasikan antar-OPD terkait sehingga dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perikanan, maupun perangkat daerah lainnya perlu disinkronkan untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Ia menambahkan, pelaksanaan bantuan perumahan harus terlebih dahulu melalui verifikasi langsung di lapangan agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, komunikasi lintas OPD perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya tumpang tindih program.( ikp)
Erni
